Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah ditutup secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, Senin petang (11/11). Rakor ini berhasil merumuskan sejumlah aspirasi dan rekomendasi penting dari pemerintah daerah (pemda) terkait penyempurnaan kebijakan pendidikan, khususnya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen ASN Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dua kebijakan ini dinilai penting dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan dengan tantangan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, favoritisme sekolah, serta distribusi guru yang belum merata. Dalam kesempatan tersebut, Direktur SMA Winner Jihad Akbar menyampaikan ringkasan aspirasi pemda terkait PPDB, menyoroti pentingnya penyempurnaan mekanisme agar lebih adil.
“Pemda menyampaikan bahwa kebijakan zonasi pada PPDB sudah sejalan dengan pemerataan akses pendidikan, tetapi perlu penyempurnaan lebih lanjut,” ujar Winner. Beberapa usulan penyempurnaan termasuk melibatkan sekolah swasta dengan dukungan APBD, pemerataan kualitas pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal, pemerataan guru berkualitas, serta revitalisasi sekolah.
Adapun terkait kebijakan Guru ASN P3K, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Santi Ambarukmi, menekankan pentingnya sinergi antara Kemendikdasmen, BKN, dan KemenpanRB untuk memastikan penempatan dan distribusi guru ASN P3K berjalan efektif dan selaras dengan data Dapodik dan SIASN.
“Penataan guru ASN P3K perlu sinkron agar tidak ada hambatan dalam penilaian kinerja. Pemda juga berharap ada jaminan keamanan bekerja, izin tugas belajar, dan insentif bagi guru di daerah 3T,” tambah Santi. Pemda juga menyoroti pentingnya solusi bagi guru P3K yang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi, serta peluang bagi guru untuk bertugas di sekolah swasta.
Menutup acara, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemda dalam upaya penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional. “Rekomendasi tadi dapat merangkum aspirasi dengan sangat baik. Tentunya, ini akan kami tindak lanjuti bersama,” tegas Atip.
Pemerintah bertekad memperbaiki kebijakan yang belum optimal dan akan bekerja sama dengan Kemendagri, KemenpanRB, pemda, dan BKN untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di Indonesia.
